7 Kabupaten Di Jawa Timur Tergolong Level 3 Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Kediri, Sumenep, Sampang Dan Probolinggo

  • Whatsapp

Mojokerto | Mediasaberpungli.com – Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang pelaksanaan PPKM Level 4 mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai 2 Agustus 2021.

Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo melalui Siaran Pers dengan mengatakan : ” Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamaika sosial. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 “. (25/7/2021).

Read More

Kemudian untuk mengetahui apa dan bagaimana pelaksanaan PPKM Level 4 mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 tertanggal 25 Juli 2021.

Dalam Inmendagri tersebut 7 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tergolong sebagai Kabupaten yang masuk Level 3. Yaitu Kabupaten Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Kediri, Sumenep, Sampang Dan Probolinggo.

Dijelaskan pula secara rinci dalam Inmendagri nomor 24 Tahun 2021 itu bagaimana ketentuan pelaksanaan PPKM Level 4 diantaranya sebagai berikut.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH JAWA DAN BALI dan serusnya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH JAWA DAN BALI
MENTERI DALAM NEGERI,
Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar
melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level
4 (empat) dan Level 3 (tiga) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa
dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen
dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan
Level 1 (satu) serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat
Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan
dengan hal tersebut diinstruksikan:
Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota
untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sampang,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Kediri, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Probolinggo; dan
2) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten
Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan,

Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota
Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun,
Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu,
Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek,
Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi,
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan,
Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang,
Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso,
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar,
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten
Bangkalan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan
dan Kabupaten Situbondo,

KETIGA : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa
dan Bali dengan kriteria Level 4 (empat)
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai
berikut:
a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah,
Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat
Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial
diberlakukan 100% (seratus persen) Work From
Home (WFH);
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
1) esensial seperti
a) keuangan dan perbankan hanya meliputi
asuransi, bank, pegadaian, bursa
berjangka, dana pensiun, dan lembaga
pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan
(customer));
b) pasar modal (yang berorientasi pada
pelayanan dengan pelanggan (customer)
dan berjalannya operasional pasar modal
secara baik);
c) teknologi informasi dan komunikasi
meliputi operator seluler, data center,
internet, pos, media terkait dengan
penyebaran informasi kepada masyarakat;
d) perhotelan non penanganan karantina;
dan
e) industri orientasi eskpor dan
penunjangnya dimana pihak perusahaan
harus menunjukkan bukti contoh
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir
atau dokumen lain yang menunjukkan
rencana ekspor dan wajib memiliki Izin
Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri (IOMKI),
dapat beroperasi dengan ketentuan:
a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh
persen) staf untuk lokasi yang berkaitan
dengan pelayanan kepada masyarakat,
serta 25% (dua puluh lima persen) untuk
pelayanan administrasi perkantoran guna
mendukung operasional;
b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d)
dapat beroperasi dengan kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
dan
c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1
(satu) shift dengan kapasitas maksimal
50% (lima puluh persen) staf hanya di
fasilitas produksi/pabrik, serta 10%
(sepuluh persen) untuk pelayanan
adminsitrasi perkantoran guna
mendukung operasional,
2) esensial pada sektor pemerintahan yang
memberikan pelayanan publik yang tidak bisa
ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25%
(dua puluh lima persen) maksimal staf WFO
dengan protokol kesehatan secara ketat;
3) kritikal seperti:
a) kesehatan;
b) keamanan dan ketertiban;
c) penanganan bencana;
d) energi;
e) logistik, transportasi dan distribusi
terutama untuk kebutuhan pokok
masyarakat;
f) makanan dan minuman serta
penunjangnya, termasuk untuk
ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia;
h) semen dan bahan bangunan;
i) obyek vital nasional;
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi (infrastruktur publik);
l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan
sampah),
dapat beroperasi dengan ketentuan:
a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat
beroperasi 100% (seratus persen) staf
tanpa ada pengecualian; dan
b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l)
dapat beroperasi 100% (seratus persen)
maksimal staf, hanya pada fasilitas
produksi/konstruksi/pelayanan kepada
masyarakat dan untuk pelayanan
administrasi perkantoran guna
mendukung operasional, diberlakukan
maksimal 25% (dua puluh lima persen)
persen maksimal staf WFO,
4) untuk supermarket, pasar rakyat, toko
kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu
setempat dengan kapasitas pengunjung 50%
(lima puluh persen); dan
5) untuk apotek dan toko obat dapat buka
selama 24 (dua puluh empat) jam,
d. Pasar rakyat yang menjual barang non
kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)
dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu
setempat;
e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet
voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry,
pedagang asongan, bengkel kecil, cucian
kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan
buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai
dengan pukul 20.00 waktu setempat dan
pengaturan teknisnya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah;
f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat
umum:
1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima,
lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka
dengan protokol kesehatan yang ketat sampai
dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan
maksimal pengunjung makan ditempat
3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal
20 (dua puluh) menit. Pengaturan teknis
berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi
yang berada dalam gedung/toko tertutup
baik yang berada pada lokasi tersendiri
maupun yang berlokasi pada pusat
perbelanjaan/mall hanya menerima
delivery/take away dan tidak menerima
makan ditempat (dine-in);
g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat
perdagangan ditutup sementara kecuali akses
untuk pegawai toko yang melayani penjualan
online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap
toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan
dapat diperbolehkan dengan memperhatikan
ketentuan pada diktum KETIGA poin c.4 dan f.2;
h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk
infrastruktur publik (tempat konstruksi dan
lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen)
dengan menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat;
i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura,
Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang
difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak
mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan
berjamaah selama masa penerapan PPKM dan
mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
j. fasilitas umum (area publik, taman
umum, tempat wisata umum dan area
publik lainnya) ditutup sementara;
k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial
kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana
olahraga dan kegiatan sosial yang dapat
menimbulkan keramaian dan kerumunan)
ditutup sementara;
l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan
masal, taksi (konvensional dan online) dan
kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan
pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh
persen) dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat;
m.pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan
selama penerapan PPKM Level 4 (empat);
n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan
mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi
umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut
dan kereta api) harus:
1) menunjukkan kartu vaksin (minimal
vaksinasi dosis pertama);
2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara
serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi
mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api
dan kapal laut;
3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk
kedatangan dan keberangkatan dari dan ke
Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk
transportasi dalam wilayah aglomerasi
sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;
dan
4) untuk sopir kendaraan logistik dan
transportasi barang lainnya dikecualikan dari
ketentuan memiliki kartu vaksin.
o. tetap memakai masker dengan benar dan
konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar
rumah serta tidak diizinkan penggunaan face
shield tanpa menggunakan masker; dan
p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW,
Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap
diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-
Posko di setiap tingkatan dengan melihat
kriteria zonasi pengendalian wilayah.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *