Bupati Mojokerto Terbitkan SE Tentang PPKM Level 4 di Kabupaten Mojokerto

  • Whatsapp

Mojokerto l Mediasaberpungli.com 

• Pelaksanaan belajar mengajar di sekolah, PT, Akademi, Tempat Pendidikan dilakukan secara daring/online.
• Tempat ibadah ( Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
• Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan.
• Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Read More

Mojokerto – Menindak lanjuti perintah Presiden RI dan Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 terkait perpanjangan PPKM Level 4 mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021. Bupati Mojokerto telah menerbitkan SE Nomor : 130/2047/416-012/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19 Level 4 di Kabupaten Mojokerto, tertanggal 26 Juli 2021.

Surat Edaran (SE) Bupati Ikfina tersebut di atas ditujukan kepada Satgas Covid-19; Kepala Perangkat Daerah; Direktur RSUD dan BUMD; Camat; Kepala Desa dan Kelurahan; Pimpinan Perusahaan dan Pelakunya Usaha dan Ketua Organisasi Keagamaan.

Terdiri dari 8 halaman, 9 nomor angka 1 s/d 9, dengan rincian angka 2 ada 16 butir huruf a s/d p, 2c ada 5 butir nomor, 2.c.1. ada 5 butir huruf ditambah tiga butir huruf, 2.c.3. ada 12 butir huruf di tambah 2 butir huruf, 2.f. ada 2 huruf, 2.n. ada 3 huruf, angka 5 ada 11 butir huruf, 5.f. ada 3 butir angka, 5.g. ada 2 butir angka, dan 5.h. ada 2 butir angka, 5.j. ada 5 butir angka, angka 6 ada 2 butir huruf, 6.a. ada 3 butir angka, 6.a.3. ada 2 butir huruf, angka 7 ada 5 butir huruf, angka 8 ada 2 butir huruf, 8.a. ada 4 butir angka, 8.b. ada 9 butir angka, 8.b.2. ada 2 butir huruf, 8.b.3. ada 6 butir huruf.

Dalam SE Bupati dimaksud dapat disebutkan beberapa peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan, yang antara lain :

1. Pelaksanaan belajar mengajar di sekolah, PT, Akademi, Tempat Pendidikan dilakukan secara daring/online. ( nomor 2.a.).

2. Tempat ibadah ( Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. ( 2.i.).

3. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan. ( 2.m).

4. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. ( 3 ).

5. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 %. ( 2.c.4).

6. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. ( 2.c.5. ).

7. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas 50 % dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu setempat. (2.d.).

8. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pengkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat. (2.e.).

9. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diijinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan pengunjung makan ditempat 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit. (2.f.1.).

10. Restoran/rumah makan, cafe, dengan lokasi yang berada dalam Gedung/toko tertutup baik yang berada lokasi tersendiri mampu yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in). ( 2.f.2.).

11. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan angka 2 poin c.4 dan f.2.(2.g.).

12. Fasilitas umum ( area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara. (2.j.).

13. Dalam kondisi penularan sudah meluas dikomunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan. (5.i.).

14. Sanksi.
a.    Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular dapat dikenakan sanksi berdasarkan:
1)    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 ;
2)    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3)    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
4)    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020.

b.    Penerapan sanksi administratif dan/ atau pidana terhadap pelanggaran PPKM dan/ atau Protokol Kesehatan dilaksanakan  berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a angka 4) ditentukan sebagai berikut:
1)    Setiap orang dan/ atau Badan yang melanggar ketentuan dalam angka 2 huruf a, b, c angka 1) dan 2), huruf g, h dan i dikenakan sanksi teguran lisan dan tertulis.
2)    Setiap orang yang melanggar angka 2 huruf m dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif secara berjenjang sebagai berikut:
a)    bagi pelanggar yang mengenakan masker dengan tidak benar sebesar Rp 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
b)    tidak membawa masker sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3)    Pelanggaran terhadap ketentuan angka 2 huruf c angka 4), d, e, i, dan j dapat dikenakan sanksi administratif secara tidak berjenjang berupa:
a)    teguran lisan;
b)    teguran tertulis dengan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
c)    penghentian kegiatan dengan denda sebesar Rp 5.000.000,­ (limajuta rupiah);
d)     penghentian operasional tempat usaha selama 15 hari dengan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
e)    pencabutan izin.
f)    dikecualikan bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang melanggar dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
1)    teguran lisan;
2)    teguran tertulis dengan denda sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3)    penghentian kegiatan dengan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4)    penghentian operasional tempat usaha selama 7 hari dengan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4)    Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, huruf d, huruf    e, dan huruf 1  yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5)    Pelanggaran terhadap ketentuan angka 2 huruf k dikenakan sanksi penghentian kegiatan.
6)    Pelaksanaan sanksi denda dalam huruf b.3) huruf d) dan e) dilaksanakan melalui proses tindakan pro justitia sidang tindak pidana ringan (tipiring).
7)    Denda administratif disetor ke Kas Umum Daerah.
8)    Pelaksanaan denda administratif saat operasi yustisi dapat dilakukan dengan sita jaminan kartu identitas atau lainnya (KTP, SIM, STNK, Handphone).
9)    Penegakan sanksi administrasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu dengan Perangkat Daerah terkait, TNI dan atau Polri.

15. Angka 9 mengatur masa berlakunya SE Bupati dimaksud berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Dalam SE Bupati Mojokerto diatas, rupanya tidak diatur ketentuan mengenai panyekatan lalin dititik mana saja, mulai jam berapa, pemadaman PJU maupun PJ desa mulai jam berapa. (Tim Sembilan)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *