KOTA CIREBON l Mediasaberpungli.com-Co-Working Space DKIS Kota Cirebon menjadi saksi pertemuan inspiratif antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Selasa (24/12/2024).
Kunjungan kerja Diskominfo Kota Cimahi ini diterima oleh Bidang Layanan E-Government dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) DKIS Kota Cirebon, serta Komisi Informasi Kota Cirebon. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua kota untuk berbagi pengalaman dan memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam kunjungan tersebut, Diskominfo Kota Cimahi menjadikan DKIS Kota Cirebon sebagai contoh dalam pengelolaan aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan, serta struktur organisasi yang optimal.
“Kota Cirebon berhasil membangun struktur dengan lima bidang di DKIS meski jumlah penduduknya lebih kecil dibanding Kota Cimahi. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami,” ungkap Hendra Gunawan, S.Sos., M.I.P., Kepala Diskominfo Kota Cimahi.
DKIS Kota Cirebon, melalui Subkoordinator Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan E-Government, Iid Anwar Hidayat, S.Kom., M.Si., memaparkan beberapa poin penting yang mendukung keberhasilan mereka dalam penyusunan Struktur Organisasi.
“Jumlah bidang di DKIS ada lima, dan sejak awal kami merumuskan bersama untuk menarik statistik dari Bappeda serta kehumasan dari Setda. Awalnya, bidang Persandian dan Statistik menjadi satu, tetapi kemudian dipisah untuk memaksimalkan kinerja,” jelasnya.
Terkait implementasi Smart City dan SPBE, Iid menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas bidang dalam menangani isu-isu strategis ini. “Kami sering mengadakan diskusi internal untuk memastikan indeks dan standar seperti ISO dapat terpenuhi,” ujarnya.
DKIS juga menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam penilaian SPBE, dengan Sekda berperan mengoordinasikan persiapan. “Bahkan, gladi bersih dilakukan sebelum asesmen,” tambahnya.
Iid menekankan bahwa strategi Smart City terus diarahkan pada penguatan indikator relevan guna meningkatkan nilai dibandingkan kota lain.
Diskusi aktif turut membahas berbagai hal, mulai dari optimalisasi aplikasi layanan publik dan pemerintahan, strategi pengembangan Smart City, hingga peran Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
Bambang Supriyadi, S.T., M.T., Kepala Bidang E-Government dan Persandian Diskominfo Kota Cimahi, menyampaikan bahwa Kota Cimahi belum memiliki Komisi Informasi. “Kami telah berupaya mendorong keterbukaan informasi dengan membangun kanal-kanal publik yang dapat diakses masyarakat,” jelas Bambang.
Ia juga menambahkan pentingnya memahami hubungan antara Komisi Informasi dan Bidang PIKP terkait layanan pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), sebagai langkah awal untuk mengembangkan sistem keterbukaan informasi di Cimahi.
Komisi Informasi Kota Cirebon, yang telah berdiri sejak 2010, turut menjadi fokus pembahasan. “Sebagai lembaga independen, Komisi Informasi memainkan peran penting dalam memastikan transparansi informasi di berbagai sektor,” kata Ekky Bahtiar, S.E., Komisioner Komisi Informasi.
Dodi Solihudin, S.T., M.T., selaku Plt Kepala Bidang PIKP yang bersinergi langsung dengan Komisi Informasi, menjelaskan bahwa sejak tahun 2010-2011, Komisi Informasi telah diinisiasi dengan melakukan sosialisasi UU Keterbukaan Informasi kepada berbagai segmen, mulai dari perangkat daerah hingga NGO.
“Kami menyelenggarakan FGD dan menyimpulkan bahwa Kota Cirebon membutuhkan Komisi Informasi. Saat ini, sudah tiga periode berjalan,” ujar Dodi.
Ia menambahkan, “Proses pembentukan Komisi Informasi melibatkan diskusi dengan berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, pemerintah, dan NGO. Setelah itu, kami mengajukan rekomendasi ke pusat, dan rekomendasi tersebut disetujui.” Untuk mendukung operasional, saat ini Komisi Informasi memiliki 12 orang SDM yang bekerja secara aktif.
Kunjungan kerja ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan ide antara DKIS Kota Cirebon dan Diskominfo Kota Cimahi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Diskusi yang hangat dan konstruktif menghasilkan berbagai gagasan, seperti optimalisasi struktur organisasi, pendekatan kolaboratif lintas bidang, dan strategi inovatif dalam pengelolaan aplikasi layanan publik.
Kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung melalui berbagi praktik terbaik yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kota. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan transformasi digital di kedua kota dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Olah Data: Anita Sesar Ria
Penulis: Elsi Yuliyanti
Penyunting: Linda Suminar
Dokumentasi: Fikri Abdillah Fakhrudin
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Kota Cirebon 45134
(Caswila)
