Mojokerto l Mediasaberpungli.com – Ketua Umum DPP FP Jamsos Sony Mardyanto yang juga aktifis buruh ini menjelaskan, dengan terbitnya SK KEMENKUMHAM Nomor AHU 0009858.AH.01.07.Tahun 2021 tentang pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Peserta Jaminan Sosial yang di singkat FP Jamsos maka pembentukan FP Jamsos dinilai perlu adanya wadah atau Forum Peserta BPJS dalam bentuk Lembaga Resmi, legal yang fokus dalam pendampingan peserta BPJS kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, hari ini, Sabtu, 28 Agustus 2021 bertempat di Hotel LYNN Kota Mojokerto, Rapat Koordinasi Nasional secara Perdana DPP Forum Peserta Jaminan Sosial (FP Jamsos) Sony Mardyanto Ketua umum DPP FP Jamsos secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) perdana FP Jamsos .
Di dalam Rapat Koordinasi DPP FP Jamsos itu membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan Sosialisasi, Informasi Edukasi dan Advokaai akan penting manfaat Jaminan Sosial terhadap Masyarakat serta permasalahan-permasalahan yang ada di kepesertaan BPJS dengan menghasilkan solusi bersama.
“Dengan demikian penyelesaian terkait BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan ada pendampingan kepada masyarakat yang awam dan dengan tidak mendapatkan sesuai haknya secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif,” kata Sony dalam penyampaiannya.
Berkaitan dengan itu, Sony juga menyampaikan pentingnya adanya FPJamsos karena permasalahan yang ada di BPJS sangat banyak yang merugikan peserta.
Sehingga Ia berharap, dengan adanya FPJamsos masyarakat khususnya peserta BPJS yang mempunyai permasalahan terkait kepesertaan, klaim maupun hak yang tidak sesuai bisa langsung melaporkan dan menyampaikan ke Pengurus FPJamsos yang ada di Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia.
FP Jamsos juga akan mengawal permasalahan BPJS dengan kepesertaan TKI di luar Negeri.
Maka ke depan FP Jamsos juga akan berkoordinasi dengan ILO dan WHO.
Lembaga PBB yang mengurusi terkait Kesehatan dan Ketenagakerjaa serta bekerja sama dengan ISSA (Forum Jaminan sosial internasional).
Untuk BPJS lanjut Sony, diharapkan mampu menciptakan penyeimbangan antara hak dan kewajiban dengan harapan peserta mendapatkan pemenuhan hak.
Menurutnya, dengan keberadaan FP Jamsos, perlu menguatkan komitmen bersama antara peserta dan BPJS memanfaatkan fungsi koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan meminimalisasi permasalahan yang ada.
Untuk itu, diawal kepengurusan ini, Sony meminta perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi peserta di setiap daerah agar permasalahan yang ada segera terselesaikan.
hadir dalam Rakor perdana ini, Sony Mardyanto Ketua Umum FP Jamsos,Rudi Wahyudiana Sekjen FP Jamsos,Handoko Sunarko Bendahara Umum dan perwakilan Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. (ir)
