Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kampar Meminta Penegak Hukum Usut Proyek Pengasapalan Jalan Rp 85 M

  • Whatsapp

Saberpungli.com | Kampar – Pemerintah Kabupaten Kampar, melalui LPSE paksakan pelelangan proyek pengaspalan jalan yang jumlah keseluruhan unit pekerjaan mencapai senilai RP 85 Miliyar ditengah Pandemi Covip 19, dan Proyek pengaspalan tersebut patut diduga kuat tidak dibahas melalui mekanisme peraturan tata tertip DPRD Kabupaten Kampar.

Karena proyek tersebut tidak pernah dibahas oleh komisi IV secara prosedur serta tidak ada rekomendasi dari komisi IV ke Badan Anggaran, dan untuk di bahas di tingkat Badan Anggaran , akan tetapi tiba-tiba muncul proyek tersebut.

Read More

H. Juswari Umar Said,SH.MH Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kampar kepada awak media Rabu (13/4/2020) mengatakan bahwasanya proyek haram ini siapapun yang terlibat merancangkan sedemikian rupanya, tindakannya harus dipertanggung jawabkan secara Hukum, dan kita diminta kepada Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas perkara ini.

Dan Juswari juga menjelaskan Pokok tahapan kegiatan harus disusun dalam upaya perwujudkan bagaimana menjabarkan dokumen RPMD menjadi rancangan Kerja Pembangunanan Daerah (RKPD) setiap tahun nya.

Dan RKPD merupakan Dokumen tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan dalam bentuk kebijakan setelah RKPD dapat disepakati melalui, Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Kampar.

Maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD tahun berjalan.

Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, bekesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman kepada yang berpedoman pada Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Didalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD Kabupaten Kampar, yaitu berupa dokumen pokok -pokok Pikiran DPRD Kabupaten. Kampar yang terangkum.

Dan ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat Provinsi dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kampar, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangun.”papar H. Juswari

Sambung Juswari, Tidak dapat dipungkiri, No Pokir, No APBD. Dalam proses perencanan pembangunan, kadang kala pembahasan Pokir lebih lama waktunya jika dibandingkan dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Sebegitu rumitkan Pokir ? Terus, yang menjadi pertanyaan Pokir itu apa?.

Pokir merupakan Pokok-Pokok Fikiran yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kampar, sebagai tindak lanjut hasil reses para anggota DPRD yang terhormat ke masing-masing Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota, untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk Program/Kegiatan di APBD.
Regulasi Pokir.

Pokir sesungguhnya sudah diatur dalam berbagai regulasi di Republik ini. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (96) disebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi: (a) pembentukan Perda Provinsi; (b) “Anggaran”; dan (c) Pengawasan.

Kemudian di Pasal (104) salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah “bahwa saya akan memperjuangkan ASPIRASI RAKYAT yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu: butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Regulasi lain yang mengatur Pokir termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal (54)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *