Sampang |- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam rangka Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan rencana aksi daerah sebagai upaya mewujudkan daerah tersebut bebas dari tindak pidana korupsi. Senin, (26/4/21).
Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi atau monitoring dan supervisi dalam pencegahan korupsi terhadap Pemerintah Kabupaten Sampang.
Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jawa Timur, Septa Adhi Wibawa mengatakan, kegiatan tersebut rutin digelar untuk memantau sejauh mana tingkat pencegahan korupsi di suatu daerah termasuk di kabupaten Sampang ini.
Program KPK dalam kegiatan Korsupgah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel.
Seperti Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis.
“Kedatangan kami juga sekalian memberikan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten Sampang jika ditemukan kendala di lapangan. Prinsipnya akan selalu melakukan monitoring dan memberikan masukan, bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan korupsi,” jelas Septa Adhi Wibawa.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan menyampaikan jika kedatangan Satgas KPK dalam rangka pembinaan yang setiap tahun dilakukan sebagai fungsi melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi pencegahan korupsi, agar terhindar dari tindakan yang menimbulkan kerugian negara.
“Alhandulillah pemerintah kabupaten Sampang dalam report laporan MCP (Monitoring Center for Prevention) tidak ada kendala, malah kita dalam penilai MCP sangat baik dengan predikat tertinggi nomor 2 se Jawa Timur dengan nilai 90,2 pada tahun 2020, dan kami tetap berusaha meningkatkan apa yang telah dicapai,”
“Segala hal yang menjadi intervensi KPK kita dibedah, untuk menjadi acuan karena sehebat apapun sistem yang tertata juga harus dibarengi dengan semangat pelaksanaan SDMnya untuk menerangi korupsi,” pungkasnya. (Red).
