Demak | Mediasaberpungli.com Mendapatkan pengaduan dari puluhan warga Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak- Jawa Tengah, yang melakukan aksi damai di depan Kantor Balai Desa, akibat tertundanya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Mlaten, Senin,14/8/2023 lalu, pihak DPP Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), langsung mengambil sikap.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Bidang Korupsi DPP LAI, Randika Puri, Senin (21/08/2023) menjelaskan, pihaknya benar menyurati Bupati Demak, Eisti’anah, untuk dapat merespon, memediasi dan menelusuri kebenaran adanya dugaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mlaten yang sudah terbentuk sebanyak 2 (dua) kali, mengundurkan diri karena adanya dugaan intervensi dari Kades.
“Ia benar, hari ini kami bersurat ke Bupati Demak. Jauh sebelum adanya pengaduan ini, kami sudah menyurati dan mengkritisi kenerja Bupati dan jajarannya. Ditangkapnya 8 Kades, Biaya menjabat Sekdes yang mencapai 2 miliar, 14 Sekdes PNS yang menggugat Bupati PTUN Semarang, Ada Camatnya yang menjabat lebih dari 7 tahun. Selain dugaan adanya jual beli jabatan, di Demak juga rawan mafia proyek dan tanah,” jelas Randika
Bupati dan jajarannya, lanjut Randika, jangan diam melihat permasalahan ini. Setiap warga negara mempunyai hak, apalagi yang memenuhi persyaratan menjadi Bakal Calon Kades. Kuat dugaan adanya indikasi permainan, penyalagunaan jabatan dan korupsi pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Mlaten yang sudah 2 (dua) kali gagal. Pihaknya juga meminta aparat penegak hukum untuk berani mengambil sikap.
Irkam (55) Warga Desa Mlaten mengatakan, tidak menginginkan desanya dipimpim Pelaksana Tugas atau Plt Kepala Desa. Jadi menurutnya Pilkades di Desa Mlaten harus berjalan dan dilanjutkan, tidak untuk ditunda meskipun sudah dua kali Panitia Pilkades dibentuk BPD tapi semua pada mengundurkan diri.
“Warga menuntut BPD untuk membentuk Panitia Pilkades baru, agar Desa Mlaten bisa mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak tahap dua di Tanggal 8 Oktober 2023. Ini harus dicari persoalanya, kenapa sampai Panitia Pilkades di bentuk 2 kali selalu bubar. Kami tidak menginginkan desa kami dipimpim oleh orang lain atau Plt Kepala Desa, Kami hanya ingin dipimpim oleh warga mlaten yang cinta terhadap desanya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Mlaten Munawar (55) mengungkapkan, alasan ditundanya Pilkades di Desa Mlaten bahwa Panitia yang sudah dibentuknya dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahap dua pada mundur dan semua sudah mengeluarkan biaya. Selain panitia mundur, menurutnya juga terbentur anggaran. Karena untuk anggaran Pilkades sendiri dari rencana anggaran Rp.150 juta dan baru keluar Rp.58 juta.
Saya sudah bentuk panitia Pilkades sampai 2 kali dan semua anggota mundur, anggota panitia yang pertama kami tidak tahu karena tidak ada konsultasi dengan pengawas dan sebagainya, tiba- tiba mangajukan permohonan pengunduran diri. Kami dengan pihak kecamatan sudah mengajak dan membahas kenapa mundur, yang jelas pengunduran diri mereka hanya mengatakan tidak mampu memahami Perbup” terangnya.
Sementara itu (JMR) selaku Kepala Desa Mlaten tidak berikan keterangan. “Aku luwih apik meneng mas yen aku komentar Wedi Yen di goreng,” (Aku lebih baik diam mas, kalau aku komentar, takut kalau komennya di besar-besarkan).” Lebih baik saya diam mas, biar warga saya kondusif tidak terjadi perselisihan dan konflik,” katanya.
Sumber LAI JATENG
REP : Ridwan
