Mengaku Diterkam Kejaksaan Pringsewu Ali Kabid Bapenda Tidak Mau di Konfirmasi Wartawan 

PRINGSEWU – Saberpungli.info

Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten setempat, Ali Alhamidi, terhadap salah satu wartawan dari media online wilayah Pringsewu, yang hendak konfirmasi terhadap dirinya.

Bacaan Lainnya

“Sangat kami sayangkan ada seorang pejabat pemerintah bertindak seperti itu terhadap jurnalis,” ujar Nurul Ihwan Sekretaris FKWKP, Rabu (5/10).

Dikatakan Nurul, wajar apabila wartawan meminta konfirmasi sebagai bentuk klarifikasi atas pemberitaan yang berkaitan dengan instansi tersebut. Sehingga pemberitaan yang disajikan oleh wartawan benar-benar berimbang.

“Semestinya ya di tanggapi, dan disampaikan dengan baik. Itu kan sebagai bentuk hak jawab. Kalau seperti ini kan, seolah beliau (Ali Alhamidi reed) tidak terima dengan pemberitaan terkait piutang pajak bumi bangunan sebesar Rp.13 milyar itu. Berarti ada apa,” tanya Nurul Ihwan.

Informasi yang diperoleh, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Kabupaten Pringsewu, Ali Alhamidi menolak bicara dengan nada tinggi terhadap Bambang Hartono, yang merupakan wartawan media online jejakkasus.info, pada Rabu (5/10).

“Saya datang ke kantor Bapenda bermaksud hendak konfirmasi. Namun setibanya di sana oknum Kabid tersebut langsung bicara lantang dan menolak untuk berbicara,” ujar Bambang Hartono kepada awak media, Rabu (05/10/2022).

Bambang menerangkan, sebagai wartawan yang menjalankan tugas sebagai kontrol sosial dirinya merasa tindakan kepala bidang pendapatan tersebut menghalang-halangi tugas wartawan.

“Sikap dan perilaku seorang pejabat negara seharusnya tidak seperti itu, dia semestinya memberikan ruang dan kesempatan kepada media untuk meminta informasi,” ucapnya.

Sementara kepala bidang pendapatan Bapenda Ali Alhamidi, diruang kerjanya menanggapi tindakannya terhadap wartawan jejakkasus mengatakan bahwa dirinya memang tidak bersedia untuk berbicara dengan awak media tersebut.

“Saya tidak bersedia berbicara, karena jejak kasus telah membuat kesimpulan dan narasi yang membuat saya dipanggil kejaksaan. Jadi seolah-olah saya hendak di terkam kejaksaan,” tuturnya.

Sementara, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pringsewu, Marwansyah,SH. saat dikonfirmasi via telepon seluler mengatakan tidak benar pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap, Ali Alhamidi.

“Tidak benar kami belum pernah melakukan pemanggilan,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kisruh Pajak Bumi Bangunan (PBB) di kabupaten Pringsewu dikeluhkan oleh masyarakat telah lunas membayar PBB tahun 2020, namun masih terhutang pada tagihan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

beberapa narasumber RT yang Ada di wilayah Pringsewu membenarkan bahwa warga dalam surat tagihan pajak bumi bangunan tahun 2020 masih terhutang pajak tahun 2021 atau tahun 2022

“Saya sendiri tidak tahu kenapa bisa begitu, memang saya sampaikan ke wajib pajak untuk membayar tagihan pajak tahun 2021 saja, sementara tahun 2020 abaikan saja Itu yg jadi msalah. Intinya, masyarakat ini sudah merasa bayar, tetapi kok tetap di tagih, itu persoalan nya. Bukan masalah penagihannya, tapi Kemana uang PBB yang sudah di bayar oleh masyarakat. Siapa yg bertanggungjawab dari tahun 2013 hingga 2021,” ujar sumber tersebut.(red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *